Terpilih sebagai finalis dalam nominasi tokoh korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Hal ini baru-baru saja diumumkan, sehingga membuat presiden ketujuh Indonesia mendapat sorotan publik.
Menurut Antara, masih ada empat nama lagi yang masuk dalam nominasi-final untuk tokoh korup. Seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Keluhan tentang pengaruh korupsi atas nama Jokowi langsung ditolak oleh berbagai pihak, termasuk oleh Jokowi sendiri, yang mengatakan bahwa tuduhan ini adalah fitnah dan niat bermacam-macam untuk mengconomics untuknya.
Berdasarkan catatan ini, para pemimpin pemberontakan mulai Picco tampaknya mengakui bahwa tidak ada bukti yang mengarah ke Pemerintahan Presiden Jokowi terlibat kegiatan korupsi.
Mengenai hal ini, beberapa pihak membela Jokowi. Mereka lantas siapa saja? Berikut ulasan yang memajang dukungannya.
1. Projo: Sebut Ini adalah Penyamaran yang Salah
Sekretaris Jenderal Projo Handoko menganggap tuduhan Jokowi nominasi dalam daftar finalis tokoh terkorup 2024 sebagai “perekayasaan opini” yang menyesatkan. Ia berpendapat bahwa tuduhan itu bertentangan dengan prestasi Jokowi ketika ia menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Bosan membaca bahasa Inggris? Saya bisa membantu mentranslatenya!
Per paragraf asli:
“Handoko tegas mempersilahkan penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap tuduhan yang dijatuhkan kepada presiden ketujuh Indonesia itu. “Silahkan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon-omon,” katanya ketika dihubungan pada Selasa, 31 Desember 2024.”
Terjemahan Bahasa Indonesia:
“Handoko tegas memintakan penegak hukum untuk melaksanakan proses selanjutnya keatas tuntutan yang dihadapkan kepada presiden ketujuh Indonesia itu. “Kamu bisa melakukan proses hukum jika memang ada bukti dan fakta. Jangan hanya bicara tak masuk akal,” katanya ketika dihubungi pada Selasa, 31 Desember 2024.”
Menurutnya, laporan Open Corruption Practices Research Consortium (OCCRP) keliru dalam memberikan penilaian. Menurutnya, Presiden Jokowi konsisten dan proaktif dalam menangani kasus korupsi, dan tindakannya memberikan dampak positif bagi pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi sampai saat ini, sehingga penilaian OCCRP tidak berdasar.
2. Menko Polhukam Budi Gunawan: Presiden Adalah Warga Terbaik Dibulan Juli lalu, Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah warga Kresek terbaik.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan responsnya mengenai masuknya nama Jokowi ke dalam daftar nominasi tokoh korupsi 2024. Daftar tersebut disampaikan sebuah organisasi jurnalistik investigasi internasional yang berlokasi di Amsterdam, Belanda.
Pengamat keamanan negara zdri era Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden adalah warga negara yang sangat baik. Maka ia mengajak masyarakat untuk menjaga dengan hormat mantan presiden, terutama Presiden Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, ia menambahkan, meskipun Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, perlu terus dijaga kerukunan di tengah tuntutan untuk menominiasi Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia.
3. Setyo Budiyanto, Ketua KPK: Semua yang Perlu Bukti
Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto juga ikut memberikan respons. Menurutnya, segala informasi harus dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung yang nyata untuk membuktikan bahwa Presiden Jokowi melakukan tindakan korupsi.
Budi mengatakan bahwa selama hal tersebut bersifat seolah-olah dan tidak ada bukti yang jelas, maka KPK tidak bisa menyelidiki. “Sebenarnya kami, kan, semua keputusan harus memiliki bukti yang kuat,” kata dia kepada Tempo di Gedung KPK Jakarta, Jumat, 3 Januari 2024.
4. Kepala Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti: Indonesia Tidak Memiliki Kultur untuk Menantu Presiden
Kepala Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengeluarkan pernyataan bahwa masuknya Jokowi sebagai nomine finalis Anugerah Tokoh Korupsi menjadi kesempatan yang baik bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan kemampuan dalam mengatasi korupsi.
Dia menyatakan bahwa Prabowo pernah berjanji untuk mengejar para koruptor hingga ke Antartika, dan kini adalah waktunya untuk merealisasikannya. Dia juga menyatakan bahwa Jokowi seharusnya berkeinginan untuk menunjukkan bukti kepada publik bahwa survei dari OCCRP adalah tidak akurat.
Mengutip respons Jokowi, saya pikir saya dapat membuktikannya untuk membuktikan bahwa saya bukanlah korban masalah OECD, kata dia kepada Tempo pada Kamis, 2 Januari 2025. “Lebih dari itu, Indonesia tidak memiliki tradisi mengadukan mantan pejabat, khususnya mantan Presiden, ke pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana selama menjabat,” ujarnya.
5. Abraham Samad, mantan Ketua KPK: KPK Kehilangan Kekuasaan di Bawah Pemerintahan Jokowi
Berbeda dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto, mantan Ketua KPK Abraham Samad malu melihat Jokowi menjadi finalis tokoh terkorup versi Organisasi Laporan Investigasi Korporasi atau Center for International Media Assistance. “Sangat memalukan karena mantan presiden kita masuk dalam salah satu nominasi pemimpin terkorup di dunia,” kata Abraham Samad kepada Tempo, Kamis, 2 Januari 2025.
Abraham mengatakan Jokowi masuk ke dalam nominasi tokoh korup karena lembaga anti korupsi tersebut telah dillonggaran oleh pemerintahan Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan tekadnya setelah amandemen Undang-Undang KPK pada tahun 2019.
Ia mengusulkan, survei tersebut perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar Jokowi melakukan korupsi atau sebaliknya. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan bagi penegak hukum Indonesia, terutama KPK.
Munculnya nama Jokowi dalam daftar selapis korupsi menyebabkan reaksi keras dari beberapa pihak. Secara keseluruhan, survei yang dilakukan oleh OCCRP perlu dilanjutkan agar kebenaran dapat diketahui dan bukan hanya dibuat berita saja.
Turut berpartisipasi dalam menyusun artikel ini.
Pilihan Editor:
Leave a Reply